Konsep sistem pemasyarakatan mewujudkan urgensi terhadap pencegahan
pelanggaran HAM. Sehingga lembaga pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk
melaksanakan pemenuhan hak dasar tersebut terhadap warga binaan
pemasyarakatan yang berlandasan pada Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
Pasal 28J dan sesuai dengan perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022
tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik
Pegawai Pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini Untuk menjelaskan Tanggung
Jawab Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh Dalam
Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran HAM menurut Undang-undang, Untuk
menjelaskan Kendala Yang Dialami Oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Banda Aceh Terhadap Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran HAM,
Untuk menjelaskan Upaya Pencegahan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Banda Aceh Terhadap Pelanggaran HAM Yang Dilakukan Petugas
Pemasyarakatan. Dalam penelitian skripsi ini Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis
empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi
ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu
yang terjadi dalam Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung
jawab petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dalam
pelaksanaan pencegahan pelanggaran HAM sudah terlaksanakan sesuai dengan
aturan hukum yang berlaku. Kendala yang dihadapi oleh Petugas Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh terhadap pelaksanaan pencegahan
pelanggaran HAM yaitu Kenakalan Warga Binaan yang membawa telepon
genggam secara diam-diam, kurangnya Fasilitas sarana dan prasarana, sertaa
Sumber daya manusia baik secara internal maupun eksternal. Upaya pencegahan
oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh terhadap pelanggaran
HAM yang dilakukan Petugas Pemasyarakatan yaitu Melakukan sosialisasi
terhadap warga binaan, menetapkan perencanaan untuk keperluan fasilitas sarana
dan prasarana, serta memberikan sanksi terhadap Petugas yang terbukti
melakukan Pelanggaran HAM. Disarankan Memberikan peningkatan kapasitas
kepada Petugas Pemasyarakatan agar potensi pelanggaran HAM dapat di
minimalisir dan juga memberikan sosialisasi terhadap warga binaan untuk
mentaati aturan dan tata tertib di Lapas. Diharapkan kesungguhan dari Negara
serta partisipasi semua pihak baik itu masyarakat, untuk dapat senantiasa selalu
meningkatkan kepedulian, monitoring serta mengevaluasi Hak Asasi Manusia di
Lembaga Pemasyarakatan sehingga hak dasar bagi Narapidana dapat terpenuhi.