Pasal 63 ayat (3) huruf i Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa pemerintah
kabupaten/kota memiliki tugas dan berwenang untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap
ketentuan perizinan lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan. Namun
pada kenyataannya di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie masih banyak
terdapat penambangan emas illegal yang mengakibatkan rusaknya lingkungan.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kewenangan yang pemerintah
kabupaten Pidie terhadap penertiban tambang emas illegal di Kecamatan
Geumpang. Untuk menjelaskan hambatan pemerintah kabupaten Pidie terhadap
penertiban tambang emas illegal di Kecamatan Geumpang. Untuk menjelaskan
upaya pemerintah kabupaten Pidie terhadap penertiban tambang emas illegal di
Kecamatan Geumpang.
Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris dengan
pendekatan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan
dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan
informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder
dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten
Pidie terhadap penertiban tambang emas illegal di Kecamatan Geumpang adalah
berupa perizinan, pembinaan, dan juga pengawasan serta berwenang untuk
melakukan penyuluhan atau sosialisasi. Hambatan yang dialami oleh pemerintah
kabupaten Pidie berupa faktor internal yaitu faktor minimnya pengetahuan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan, ekonomi, kesadaran
terhadap pelestarian alam. Selain dari faktor internal ada faktor eksternal yaitu
kurangnya pengawasan, penyuluhan atau sosialisasi, sulitnya pengurusan izin
pertambang, terbatasnya sarana dan prasarana bagi pemerintah untuk terjun
langsung ke lokasi tambang emas illegal tersebut. Upaya pemerintah kabupaten
Pidie terhadap penertiban tambang emas illegal di Kecamatan Geumpang berupa
sosialisasi, monitoring dan penindakan
Disarankan untuk pemerintah daerah supaya meningkatkan sosialisasi
kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga serta meningkatkan fungsi dan
manfaat sumber daya alam yang ada. Dan diharapkan kepada pemerintah untuk
merancang peraturan terbaru mengenai tentang pertambangan mineral dan
batubara serta kepada pihak penegak hukum harus memaksimal dalam melakukan
pengawasan yang ketat terhadap pertambangan illegal. Untuk masyarakat dapat
menaati peraturan yang ada dan menjaga lingkungan hidup untuk
keberlangsungan alam demi masa depan