Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang BUMN disebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN
adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. PT PLN (Persero) dituntut
untuk mengambil peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru melalui program TJSL sebagaimana
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021
tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dimana berdasarkan Pasal 22
Ayat (4) tentang pengawasan dan pelaporan, program TJSL tersebut berada dalam
pengawasan langsung Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kesesuaian
pelaksanaan pengawasan program TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi
Aceh berdasarkan Permen BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022, kemudian
menjelaskan kendala yang terjadi serta upaya yang dilakukan untuk
menyelesaikan kendalanya.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data diperoleh
dengan cara mengumpulkan data primer meliputi data penelitian lapangan dengan
cara mewawancara responden dan informan, dan data sekunder meliputi peraturan
perundang-undangan, bahan kepustakaan, serta dokumen yang didapat berkaitan
dengan penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa program TJSL
merupakan usaha perusahaan untuk memberikan bantuan dan bimbingan kepada
pengusaha ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Selama ini program
pengawasan TJSL PT PLN (Persero) UID Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan
amanat konstitusional, yaitu dengan memberi bantuan usaha baik berupa tunai
maupun bantuan peralatan usaha. Selama ini program TJSL masih mengalami
beberapa kendala seperti, kendala komunikasi, optimalisasi manfaat program
TJSL serta kendala peserta program yang jauh dari kantor operasional. Dalam
pengawasan TJSL, upaya yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UID Aceh telah
menerapkan tahapan verifikasi secara ketat dan laporan berkala selama 3 bulan
sebagai upaya preventif terjadinya konflik kepentingan.
Disarankan kepada Bidang TJSL PT PLN (Persero) UID Aceh
membangun sebuah aplikasi yang diperuntukkan sebagai media monitoring yang
sistematis. Selain itu bidang TJSL tidak hanya berfokus pada permodalan dan
bantuan peralatan usaha, tetapi juga memprioritaskan sektor digitalisasi usaha
agar UMKM yang berada di Aceh dapat bersaing dan menciptakan segmentasi
pasar yang lebih luas.