Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan
Gampong menyebutkan tentang keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Tuha
Peut. Keterwakilan ini merupakan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi
memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan di
pemerintahan. Partisipasi perempuan tidak bisa hanya dilihat sebatas
keterwakilannya saja tetapi juga harus dilihat dari sisi aspirasi apa saja yang
diperjuangkan termasuk berbagai hambatan dan dukungan yang dihadapinya dalam
menjalankan fungsi Tuha Peut.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keterlibatan perempuan sebagai
Tuha Peut di Gampong Lambiheu Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh
Besar dalam menjalankan fungsi-fungsi legislasi sebagaimana diatur dalam Qanun
Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong dan
mengetahui berbagai faktor internal dan ekseternal yang menghambat dan
mendukungnya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan keterlibatannya
dalam pengambilan keputusan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan
pendekatan kualitatif . Data yang diperlukan adalah data primer yang bersumber dari
hasil wawancara responden serta informan dan data sekunder yang bersumber dari
buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil karya dari kalangan umum serta
berbagai litelatur yang mendukung penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tuha Peut perempuan di Gampong
Lambiheu Siem tidak diberikan akses dalam pembahasan penyelenggaraan
pemerintahan gampong sehingga ia tidak bisa berpartisipasi dalam
memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk menjadi sebuah kebijakan.
Keterwakilannya juga dianggap karena adanya kebijakan gampong yang
memasukkan unsur perempuan dalam Tuha Peut, bukan karena perintah qanun.
Namun dengan sedikit kapasitas dan inisiatif yang dimiliki Tuha Peut perempuan
tetap berupaya untuk menjalankan fungsinya. Temuan lainnya adalah terbatasnya
kapasitas yang dimiliki keseluruhan Tuha Peut dalam menjalankan fungsinya baik
dalam hal legislasi maupun dalam penyelesaian sengketa.
Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar disarankan untuk menerbitkan
Peraturan Bupati yang mengatur kewajiban 30% keterwakilan perempuan dalam
Tuha Peut gampong dan mengatur sanksi apabila tidak terpenuhi, serta secara berkala
memberikan peningkatan kapasitas kepada Tuha Peut untuk dapat menjalankan
fungsi legislasi dan fungsi penyelesaian sengketa