Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas mensyaratkan bahwa Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi aktif,
dan menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan pemilu. Namun, pada kenyataan
dilapangan kesempatan penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilih dalam
pelaksanaan pemilu. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana partisipasi
Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024 di Kota Banda Aceh, dan
hambatan yang ditemui dalam pelaksaan pemilihan umum bagi penyandang
disabilitas di Kota Banda Aceh.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Partisipasi Penyandang
Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024 di Banda Aceh, dan Hambatan dalam
Pelaksanaan Pemilihan Umum bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu
melakukan studi langsung ke lapangan dengan mewawancarai responden dan
informan.
Hasil penelitian mengenai Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam
Pemilihan Umum 2024 di Banda Aceh menunjukkan masih adanya tantangan
signifikan meskipun upaya inklusi telah dilakukan. Masalah utama meliputi
kurangnya aksesibilitas di tempat pemungutan suara, minimnya informasi pemilu
yang ramah disabilitas, serta rendahnya kesadaran petugas pemilu terhadap
kebutuhan khusus kelompok ini. Kota Banda Aceh masih menghadapi kendala dan
hambatan, seperti minimnya aksesibilitas fisik di TPS, tidak tersedianya alat bantu
untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam melakukan pencoblosan,
kurangnya akses informasi, sosialisasi, dan simulasi pelaksanaan pemilu bagi
penyandang disabilitas, proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang tidak akurat
menyebabkan penyandang disabilitas kerap tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih
Tetap (DPT), sehingga tidak terpenuhi fasilitas yang dibutuhkan saat hari
pemilihan, dan kelalaian petugas dalam memberikan layanan, seperti tidak
melakukan penjemputan suara bagi penyandang disabilitas dengan mobilitas
terbatas.
Disarankan kepada KIP agar melakukan upaya serius dalam melakukan
sosialisasi dan edukasi pemilu yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas,
baik melalui media visual, audio, maupun simulasi langsung. Selain itu, proses
pencocokan dan penelitian (coklit) harus dilakukan dengan lebih akurat dan
melibatkan organisasi penyandang disabilitas guna memastikan mereka tercatat
dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga seluruh hak dan fasilitas yang
dibutuhkan dapat terpenuhi sejak awal.