Pasal 40 Ayat (3) huruf b Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Di Aceh menyebutkan Panwaslih
Aceh berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas pengawas pemilihan pada tingkat di bawahnya. Namun dalam kenyataannya
peranan Panwaslih dalam mencegah politik uang tidak berjalan sebagaimana
mestinya.
Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan peran panwaslih dalam mencegah
politik uang dalam pemilihan kepala daerah Kota Banda Aceh, untuk menjelaskan
faktor penghambat panwaslih dalam mencegah politik uang dalam pemilihan kepala
daerah, untuk menjelaskan upaya pemberantasan politik uang dalam pemilihan
kepala daerah dilihat dari segi penegakkan hukum.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penelitian
skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
Penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder dengan
mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum
yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan (field
research) dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai
responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa, peran panwaslih dalam mencegah
politik uang dalam pemilihan kepala daerah Kota Banda Aceh yaitu pengawasan
tahapan pilkada, pencegahan politik uang, penindakan pelanggaran, koordinasi
dengan pihak terkait, dan penyelesaian sengketa, faktor penghambat panwaslih
dalam mencegah politik uang dalam pemilihan kepala daerah antara lain regulasi
yang belum sempurna, kurangnya kesadaran masyarakat, dan sulitnya pembuktian
politik uang, upaya pemberantasan politik uang dalam pemilihan kepala daerah
dilihat dari segi penegakkan hukum meliputi pencegahan, penindakkan, peradilan
dan tantangan penegakkan hukum yang efektif memerlukan koordinasi yang baik
antara lembaga, peningkatan kesadaran masyarakat serta sanksi yang tegas bagi
pelaku.
Diharapkan kepada panwaslih dalam menjalankan perannya lebih
memperkuat pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran terkait politik
uang, kepada panwaslih untuk melakukan pencegahan faktor penghambat dalam
politik uang agar terciptanya pemilu yang adil, berdaulat dan berintegritas, kepada
panwaslih untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas
pengawasanya termasuk dalam pelaporan dan publikasi hasil pengawasannya.