Kewenangan Pemerintahan Aceh Besar Dalam Mengatasi Pungutan Liar Pemungutan Restribusi (Suatu Kasus Di Gampong Mon Ikeun, Kabupaten Aceh Besar)

Tiara Nabila Putri, 2101110040 (2025) Kewenangan Pemerintahan Aceh Besar Dalam Mengatasi Pungutan Liar Pemungutan Restribusi (Suatu Kasus Di Gampong Mon Ikeun, Kabupaten Aceh Besar). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Aceh.

[thumbnail of SKRIPSI.pdf] Text
SKRIPSI.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of FORM B.pdf] Text
FORM B.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (171kB)

Abstract

Pasal 8 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Besar No 17 Tahun 2012 tentang
Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga menjelaskan bahwa besarnya tarif
Restribusi di tempat Rekreasi harus mengikuti prosedur yang ada. Namun dalam
kenyataan yang ada dilapangan, adanya oknum yang tidak mengikuti peraturan
dan prosedur yang ada didalam kenyataan yang terjadi dilpangan.
Tujuan penulisan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan pengutipan
restribusi tempat wisata sudah sesuai dengan aturan yang diatur oleh Pemerintah
Aceh Besar, faktor pengutipan restribusi tempat wisata belum sesuai dengan
aturan yang diatur oleh Pemerintah Aceh Besar dan upaya Pemerintah Aceh dalam
mengatasi Tindakan Pungli yang terjadi disekitaran tempat wisata yang berada
pada pantai disekitaran Mon Ikeun, Aceh Besar ada yang terjadi dilapangan dalam
pelaksanaan dalam penerapan yang disebutkan dalam Qanun Kabupaten Aceh
Besar No 17 Tahun 2012 Pasal 8 ayat (2) tentang Restribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga yang menjelaskan besarnya tarif Restribusi di tempat Rekreasi sudah
sesuai atau tidak dalam penerapannya.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan kualitatif
yaitu pendekatan yang merujuk pada keseluruhan objek yang diiambil dengan
cara mewawancarai langsung responden dan informan untuk mendapatkan
informasi yang penulis teliti.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat beberapa kejadian yang
terjadi dilapangan tidak sesuai dengan apa yang disebutkan di Pasal 8 ayat (2)
Qanun Kabupaten Aceh Besar No 17 Tahun 2012 tentang Restribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga yang menjelaskan besarnya tarif Restribusi di Tempat
Rekreasi dengan adanya oknum pelaku pemungutan liar yang terjadi di
lingkungan sekitar daerah pantai Mon Ikeun, Aceh Besar,faktor penghambat
instansi terkait dalam mengawasi petugas restribusi. Beberapa upaya dari instansi
terkait yang membahas hal-hal terkait penertiban petugas restribusi.
Disarankan kepada instansi terkait agar bisa mempertahankan apa yang
sudah ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar No 17 Tahun 2012 Pasal 8
ayat (2) tentang Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang menjelaskan
tentang besarnya tarif Restribusi di Tempat Rekreasi dibangun dan memperkuat
aturan yang ada.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Rusnin., S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords: KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH BESAR , DALAM MENGATASI PUNGUTAN LIAR PEMUNGUTAN RESTRIBUSI
Subjects: 340 Ilmu Hukum
340 Ilmu Hukum > 342 Hukum Tatanegara
Divisions: FAKULTAS HUKUM > Ilmu Hukum
Depositing User: Repository 3
Date Deposited: 11 Jun 2026 08:30
Last Modified: 11 Jun 2026 08:30
URI: http://repository.unmuha.ac.id/id/eprint/1210

Actions (login required)

View Item
View Item