Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman
menyebutkan bahwa Ombudsman memiliki fungsi untuk mengawasi
penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara
Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang
diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan
badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi
tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Namun berdasarkan data dari
hasil pengawasan yang dilakukan oleh ombudsman masih terdapat banyak kasus
yang terus terjadi atas dugaan maladministrasi.
Tujuan penelitian ini Untuk menjelaskan Peran Ombudsman Perwakilan
Aceh Dalam Mengawasi Pelayanan Publik, Kendala Yang Di Hadapi Dalam
Menjalankan Peran Ombudsman Perwakilan Aceh Dalam Mengawasi Pelayanan
Publik dan Upaya Yang Di Hadapi Dalam Menjalankan Peran Ombudsman
Perwakilan Aceh Dalam Mengawasi Pelayanan Publik.
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis
empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (field Reserch)
dengan mewawancarai responden dan informan dan menelaah kepustakaan
(Library Reserch) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan Peran Ombudsman Perwakilan Aceh
dalam mengawasi pelayanan publik dilakukan tanpa sepengetahuan
penyelenggara pelayanan publik atau secara diam-diam, Kendala Yang Di
Hadapi Dalam Menjalankan Peran Ombudsman Perwakilan Aceh Dalam
Mengawasi Pelayanan Publik bersumber dari kendala internal yang meliputi
sumberdaya manusia, sumber keuangan dan luas wilayah, kendala dari eksternal
berupa ketidaktahuan masyarakat tentang maladministrasi dan apa fungsi
Ombudsman serta tidak terlepas kendala yang di timbulkan oleh penyelenggara
layanan publikdan Upaya Ombudsman Perwakilan Aceh Dalam Mengawasi
Pelayanan Publik yaitu melakukan sosialisasi tugas dan keberadaan Ombudsman
sebagai pengawal pelayanan publik.
Disarankan kepada Ombudsman dapat menampung keluhan masyarakat
walaupun persyaratan untuk melaporkan dugaan telah terjadinya penyimpangan
pelayanan publik tidak terpenuhi. Disarankan kepada Ombudsman untuk
mengatasi kendala sumberdaya manusia memberikan kesempatan terhadap
masyarakat yang berkompeten sebagai bentuk dalam mengawasi pelayanan
publik. Disarankan kepada Ombudsman dapat bekerja sama dengan kalangan
muda untuk dapat mensosialisasikan maladministrasi