Pemerintah dalam melakukan upaya pemulihan Ekonomi Nasional pasca
COVID-19 mengeluarkan PERMENKUKM No. 6 Tahun 2020 yang menjelaskan
Tentang Proses penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Namun,
permasalahan yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar, mengenai Bantuan Pelaku
Usaha Mikro (BPUM) ialah banyaknya penerima bantuan tersebut tidak sesuai
dengan prosedur seperti, usaha fiktif, NIK yang sama dan lain-lain.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tanggung jawab Dinas
Koperasi dan UKM Aceh Besar dalam menjalankan program Pemulihan
Ekonomi Nasional, untuk menjelaskan hambatan Dinas Koperasi dan UKM Aceh
Besar dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, untuk
menjelaskan upaya Dinas Koperasi dan UKM Aceh Besar dalam Pelaksanaan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid 19.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian
yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti, serta
mengumpulkan data-data primer yang telah di dapat melalui pengumpulan data
primer yang kemudian dipadukan dengan data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung jawab Dinas Koperasi dan
UKM Kabupaten Aceh Besar dalam mempercepat pengembangan Usaha Mikro
selama pandemi Covid-19 yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha melalui
Program BPUM. Hambatan Dinas Koperasi dan UKM Aceh Besar dalam
Pelaksanaan Program PEN banyak data yang tidak sesuai bagi penerima BPUM,
mulai dari memiliki usaha yang fiktif bahkan penerimanya bisa mendapat bantuan
beberapa kali dengan orang yang sama. Upaya Dinas Koperasi dan UKM Aceh
Besar dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid 19
melakukan penyaluran BPUM sudah sesuai dengan prosedur, Hanya saja Dinas
Koperasi Kabupaten Aceh Besar dan UKM tidak melakukan tinjauan langsung di
lapangan karena tidak adanya perintah dalam hal itu dari Kementerian Koperasi
dan UKM.
Disarankan kepada kepada penerima bantuan BPUM diharapkan dapat lebih
jujur dalam hal memberikan data dan juga menggunakan bantuan tersebut sebaik�baiknya guna untuk tercapainya program yang diberikan Pemerintah. kepada
Kementerian Koperasi dan UKM perlu mencari cara yang lebih baik lagi terkait
verifikasi data dan kenyataan dilapangan sehingga meminimalisir adanya usaha
fiktif dari calon penerima Program BPUM yang lolos seleksi atau penerima yang
mendapatkan bantuan beberapa kali.