Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional disebutkan “bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab
negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan masyarakat”. Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bertujuan
untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi
siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih
bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar. Namun permasalahan
di Pidie Jaya masih dijumpai pembiayaan yang tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu
pencairan, dan tidak tepat penggunaannya.
Penelitian ini bertujuan untuk untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan dan
pengelolaan Dana BOS di SLB (Sekolah Luar Biasa) Negeri Pidie Jaya. Untuk
menjelaskan hambatan dalam pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pidie Jaya.
Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam
pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pidie Jaya.
Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yang bersifat yuridis
empiris, yaitu penelitian hukum yang meneliti dan mengkaji ketentun hukum dalam
prakteknya di lapangan di dalam kehidupan masyarakat.
Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pidie
Jaya meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, dan
pelaporan dan pertanggungjawaban. Perencanaan dan penganggaran Dana BOS
dituangkan dalam RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Hal hal yang
dilaporkan mengenai penggunaan Dana BOS yaitu realisasi penggunaan dana tiap
sumber dana, rekapitulasi penggunaan Dana BOS, laporan asset. Hambatan dalam
penggelolaan Dana BOS yaitu kerumitan dalam penyusunan laporan
pertanggungjawaban, keterlambatan penerimaan Dana BOS, dan penggunaan Dana
BOS yang dibatasi. Upaya yang dilakukan adalah mengadakan koordinasi dan
konsultasi dengan pengawas, segera memperbaiki kesalahan dalam pelaporan, dan
mengusulkan bantuan PIP untuk siswa, dan mengajukan usulan proposal rehabilitasi
sekolah ke Dinas Provinsi.
Saran yang ingin disampaikan kepada Cabang Dinas Pendidikan agar lebih
banyak memberikan sosialisasi tentang penyusunan laporan BOS, kepada Kepala
Sekolah dan Tim BOS dalam pembuatan laporan Dana BOS diharapkan lebih teliti
serta tetap bijak dalam mengelola Dana BOS sesuai dengan Juknis BOS.