Pasal 3 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik disebutkan terjaminnya hak warga negara dalam pembuatan
kebijakan, program, proses pengambilan keputusan serta alasan pengambilan
keputusan kebijakan publik sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam
berperan aktif untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang teransparan,
efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun
berdasarkan laporan Masyarakat Transparansi Aceh 2019 penerapan Undang
Undang KIP belum maksimal karna angka sengketa Informasi yang masih tinggi
di lembaga publik Pemerintah Aceh.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Pelayanan Informasi Publik
dan Mekanisme dalam memperoleh informasi publik di Pemerintah Aceh,
Kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Pemerintah Aceh dan
Upaya Pemerintah Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi
Publik
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan
dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian dan
penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan,
Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.
Hasil penelitian menunjukan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di
PPID selama ini belum mengikuti standar pelayanan operasional informasi publik
di lingkungan Pemerintah Aceh yang mengacu kepada Keputusan Gubernur Aceh
Nomor 065/1291/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur
Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik di Pemerintah Aceh. Mekanisme
dalam memperoleh informasi di PPID juga belum sesuai dengan Surat Keputusan
Gubernur Aceh dalam pelaksanaannya, pemberi informasi masih berada pada
masing-masing bagian dengan demikian fungsinya belum optimal dalam
pelayanan informasi publik. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pelayanan
informasi publik di PPID antara lain belum adanya perencanaan anggaran untuk
operasional pelaksanaan pelayanan informasi publik sehingga tidak ada proses
perencanaan, data dan informasi masih berada pada masing-masing bidang
sehingga menyulitkan untuk dilakukan pengklasifikasian data dan publikasi ke
public dan Upaya Pemerintah Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pelayanan
Informasi Publik dengan Sosialisasi dan Koordinasi Antar Instansi.
Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik PPID perlu menyesuaikan
dengan Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah
Aceh yang diatur. Mengembangkan kebijakan yang sudah ada dengan tetap
mensinkronkannya dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.
2021