Perseroan Terbatas Perysahan Listrik Negara telah membuat Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan sertifikat SNI ISO 37001 tahun 2016 sebagai panduan untuk membantu perusahaan untuk membangun dan mengimplementasikan serta meningkatkan program kepatuhan atau SMAP dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan mendeteksi penyuapan. Namun kenyataannya pada Unit Layanan Pelanggan PT PLN Unit Induk Distribusi Aceh masih sering menerima laporan aduan dari masyarakat terkait dengan adanya pembebanan biaya diluar ketentuan perusahaan kepada pelanggan yang dilakukan oleh petugas-petugas lapangan.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab PT PLN Unit Induk Distribusi Aceh dalam mewujudkan asas transparansi untuk mencapai Good Corporate Governance sesuai dengan peraturan menteri dan Undang-Undangan yang berlaku. Untuk menjelaskan sistem Manajemen Anti Penyuapan (PLN) bekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance
Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab PT. PLN Unit Induk Distribusi Aceh dalam mewujudkan asas transparansi untuk mencapai good corporate governance sesuai dengan peraturan menteri dan Undang-Undangan yang berlaku yaitu dengan keterbukaan informasi, adanya pelaporan, transparansi Keputusan dan melakukan. Dengan mewujudkan transparansi, PLN dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders, mengurangi risiko, dan meningkatkan kinerja perusahaan. Sistem Manajemen Anti Penyuapan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Bekerja Dalam Menciptakan Lingkungan Kerja Yang Sehat Sesuai Dengan Prinsip Good Corporate Governance dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) terus diterapkan dalam budaya perusahaan PLN, seperti adanya fitur WBS dan konfirmasi gratifikasi.
Disarankan kepada PT PLN Unit Induk Distribusi Aceh agar lebih agar tercapainya Good Corporate Governance di PLN yaitu Tingkatkan kesadaran dan komitmen, buat kebijakan GCG yang jelas, lakukan pelatihan dan sosialisasi, tingkatkan transparansi, tingkatkan mekanisme pengawasan,atur mengenai sanksi dan konsekuensi, dan lakukan evaluasi dan perbaikan.