Dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan, bahwa Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam
kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana
penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
Meskipun sanksi terhadap pelaku penggelapan telah ditegaskan dalam peraturan, namun masih
terdapat kasus penggelapan yang terjadi di segala bidang, salah satunya penggelapan dana
koperasi.
Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak
pidana penggelapan dana koperasi, kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana
penggelapan dana koperasi dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana
penggelapan dana koperasi.
Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian
kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara
dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data
sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana
penggelapan dana koperasi adalah faktor keinginan dari pelaku, faktor ekonomi dan gaya
hidup, faktor keluarga dan agama, faktor lingkungan masyarakat, faktor kesempatan. Kendala
dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana koperasi sulitnya
membuktikan tindak pidana penggelapan, kurangnya kewaspadaan dan kehati-hatian
masyarakat, pengawasan yang tidak efektif. Upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak
pidana penggelapan dana koperasi adalah upaya preventif, penyuluhan dan sosialisasi dan
upaya represif mencari pelaku dan menghukum pelaku. Disarankan kepada pemimpin koperasi agar mengevaluasi semua pengeluaran dan
pemasukan koperasi serta mencocokkan dengan neraca koperasi . Disarankan kepada
karyawan koperasi agar tidak menyalahi kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Pihak
penegak hukum disarankan agar merespon dengan baik pengaduan masyarakat dan dapat
menghukum pelaku dengan hukuman yang berat agar pelaku mendapatkan efek jera.