Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 memberikan kesempatan kepada pihak- pihak diluar pengadilan untuk ikut terlibat dalam memberikan solusi yang terbaik untuk mengakhiri konflik dengan hukum yang dilakukan oleh anak melalui mekanisme diversi temasuk pihak kepolisian yang dilakukan pada tahap proses penyidikan. Namun pada kenyataannya masih terdapat kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dilanjutkan hingga kepengadilan.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, dan untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak secara adat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan melalui penelitian lapangan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari sumber-suber tertulis, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yaitu faktor internal keluarga berupa pola asuh anak yang kurang tepat, faktor psikologis orangtua, keluarga yang disfungsional. Sedangkan faktor lingkungan masyarakat terdiri dari faktor budaya masyarakat dan pengaruh teknologi informasi. Hambatan-hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak yaitu kurangnya sumber daya Babinkantibmas, kurangnya pemahaman masyarakat, kuangnya koordinasi antar lembaga dan pengulangan tindak pidana. Upaya- upaya yang dilakukan adalah meningkatan sumber daya Babinkantibmas, sosialisasi hukum, meningkatkan koordinasi antar lembaga dan melakukan pengawasan terhadap anak.

Kepada lembaga penegak hukum disarankan agar meningkatkan sumber daya personil penegak hukum, meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat serta koordinasi antar lembaga serta meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai alternatif-alternatif penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur non litigasi agar kasus-kasus anak tidak sampai ke pengadilan.