Dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan, bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hal, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukun Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana guna menemukan tersangkanya. Peran penyidik menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 meliputi penyelidikan, penyidikan, pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penangguhan, dan penahanan. Namun dalam kenyataannya penanganan perkara tindak pidana pemalsuan dokumen oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam praktiknya masih terdapat hambatan-hambatan.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan peranan penyidik Polresta Banda Aceh dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan dokumen, hambatan penyidik Polresta Banda Aceh dalam menangani tindak pidana pemalsuan dokumen dan upaya penyidik Polresta Banda Aceh dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen.

Metode penelitian dalam penulisan ini digunakan metode yuridis emperis, data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dengan mewawancarai langsung responden dan informan dan penelitian kepustakaan (library research) mengkaji buku-buku, jurnal dan peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peranan penyidik Polresta Banda Aceh dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan dokumen adalah melakukan pemangilan terhadap saksi-saksi dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Mencari dan mengumpulkan barang bukti berupa dokumen dan melakukan penyitaan. Mengirimkan barang bukti dan tanda tangan pembanding ke Puslabfor Polri Banda Aceh untuk diperiksa secara laboratorium. Apabila penyidik telah mengumpulkan semua bukti-bukti yang cukup, penyidik wajib melakukan gelar perkara menentukan status terlapor menjadi tersangka, terhadap tersangka dilakukan pemeriksaan dan berkas perkara tersebut di kirim ke JPU tahap I untuk ditindak lanjuti. Faktor yang menghambat proses penyidikan dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat oleh pihak Kepolisian Polresta Banda Aceh dalam tindak pidana pemalsuan. Upaya Penyidik Polresta Banda Aceh dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen adalah sosialisasi tentang pentingnya taat hukum, meningkatkan tingkat kesadaran hukum masyarakat, dan tidak membedakan prosedur untuk penyidikan terhadap pejabat.

Disarankan kepada pihak kepolisian agar lebih meningkatkan kinerja dalam melakukan penyidikan terhadap suatu kasus. Disarankan kepada kepada seluruh masyarakat agar cepat tanggap terhadap dokumen yang dianggap palsu dan diragukan kebenarannya,sehingga dalam penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dapat berjalan secara akurat dan terselesaikan tepat waktu.