Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Meskipun demikian dalam prakteknya dalam proses penyidikan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh penjual pada PT. Indomarco Adi Prima di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Baiturrahman Kota Banda Aceh masih ditemukan hambatan-hambatan.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan, hambatan dalam proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan dan upaya Kepolisian untuk menanggulangi proses penyidikan tindak pidana penggelapan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode Penelitian Yuridis Empiris yaitu Studi Kepustakaan (Libray research) untuk memperoleh data skunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada dan penelitian lapangan (Fiel research) untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yaitu menerima laporan atau pengaduan, melakukan penyidikan, melakukan penangkapan, penahanan dan penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan adalah tersangka sudah melarikan diri, barang bukti dari tindak pidana tidak dapat disita, tidak koperatifnya saksi dalam memberikan keterangan, tidak koperatifnya pelaku dalam memberikan keterangan dan upaya kepolisian untuk menanggulangi proses penyidikan tindak pidana penggelapan adalah melakukan upaya preventif dan represif

Disarankan kepada pelaku tidak mengulangi tindak pidana penggelapan, Pemko Banda Aceh dan Pengusaha untuk mencari solusi menyangkut kesejahteraan karyawan dalam bekerja. Aparat penegak hukum melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana dan juga upaya penanganan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan aturan yang berlaku.