Dalam Pasal 31 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan penangguhan penahanan dilakukan yakni atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang ataupun orang, berdasarkan syarat yang sudah ditentukan yaitu wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah karena penetapan besaran jaminan uang yang dibebankan kepada penjamin. Dan lagi jaminan berupa uang menjadi syarat yang wajib ada.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan penyidik dalam memberikan penangguhan penahanan dan hambatan yang didapat dalam pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana penipuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

Metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris dimana alat dan data yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini menggunakan data diperoleh melalui Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. Bahan kepustakaan diperoleh dengan cara membaca buku teks, sedangkan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan.

Hasil penelitian didapatkan menunjukkan bahwa pertimbangan yang dimiliki oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh bertumpu pada jaminan berupa uang. Pada AS (35 Tahun) dan RA (51 Tahun) permohonan penangguhan penahanannya diterima, meski penetapan jumlah jaminan uang berbeda yang didasarkan pada kerugian yang timbul atas tindak pidana yang dilakukan dan kemampuan ekonomi tersangka. Sedangkan pada kasus AS (33 Tahun) permohonan penahanannya ditolak karena yang diajukan adalah jaminan dalam bentuk orang bukan jaminan uang. Jaminan uang menjadi wajib sebagai upaya memperkecil tahanan untuk melarikan diri.

Disarankan agar penangguhan penahanan tidak berdasarkan dengan jaminan dalam bentuk uang saja dan sebaiknya melalui pertimbangan- pertimbangan dari semua aspek, sehingga keadilan menjadi hal utama baik kepada tersangka maupun aparat penegak hukum. Serta diperlukan aturan rinci mengenai tata laksana penangguhan penahanan untuk meminimalkan resiko penyalahgunaan yang mungkin terjadi.