Berdasarkan Pasal 7 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyatakan bahwa Setiap perkara anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Syarat penetapan diversi diberikan jika tindakan pidana yang dilakukan diancam pidana penjara di bawah 7 tahun. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Namun dalam penerapannya, proses diversi mengalami banyak kendala sehingga tidak dapat langsung dicapai pada tahap awal peradilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan diversi dalam penyelesaian kasus anak terhadap tindak pidana penyebaran foto vulgar oleh anak, hambatan yang ditemui dalam penerapan diversi terhadap tindak pidana penyebaran foto vulgar oleh anak dan upaya penanggulangan hambatan dalam proses diversi.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan diversi belum sesuai dengan ketetapan yang diatur di dalam undang-undang SPPA karena dalam kasus ini kesepakatan diversi baru dicapai pada tahap pengadilan. Hambatan yang ditemui dalam penerapan penyelesaian perkara adalah keluarga korban tidak langsung mau melakukan diversi, pihak keluarga tidak mau menghadiri mediasi. Banyaknya pihak yang belum memahami pentingnya Diversi. Upaya yang telah dilakukan dalam penanggulangan adalah dengan memberikan pemahaman bahwa pemidaan bagi anak sebagai upaya terakhir yang harus diambil dalam proses penyelesaian tindak pidana oleh anak. Pihak Balai Pemasyarakatan juga mengupayakan memberi pemahaman terhadap keluarga korban bahwa terlepas dari kesalahan yang dilakukan anak terdapat peran orang tua yang dianggap lalai dalam mendidik dan mendampingi anak sehingga anak melakukan hal yang melawan hukum. Keluarga anak pelaku juga sudah berusaha mendatangi keluarga korban dengan didampingi oleh pihak balai pemasyarakatan guna meminta maaf dan membujuk keluarga korban agar mau mengikuti proses diversi.

Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk mensosialisasikan pentingnya diversi. Disarankan kepada orangtua agar dapat mengupayakan penyelesaian secara diluar pengadilan dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana demi menyelamatkan masa depan anak. Diharapkan kepada orang tua dan keluarga dapat memberi pemahaan lebih terhadap anak dalam penggunaan teknologi yang sehat, sehingga dapat dimanfaatkan secara positif untuk memaksimalkan penggunaan teknologi yang kreatif dan inovatif.