Pasal 3 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Republik Indonesia, menyebutkan “Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum”. Terhadap pelanggaran maupun tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri diatur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Institusional Peradilan Umum Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penerapan sanksi terhadap anggota polri satuan lalu lintas yang melakukan tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor secara tidak resmi, serta hambatan dan upaya dalam penerapan sanksi terhadap anggota polri satuan lalu lintas yang melakukan tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor secara tidak resmi.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari Buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan pendapat para sarjana, serta melalui penelitian lapangan (field research) dimaksudkan memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Hasil penelitian menujukkan bahwa penerapan sanksi dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri, selanjutnya dilakukan sidang KEPP (Kode Etik Profesi Polri) oleh Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi, KKEP (Komisi Kode Etik Polri), Komisi Banding, pengemban fungsi hukum Polri, Sumber Daya Masyarakat (SDM) Polri, dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel. Hambatan dalam penanngulangannya disebabkan adanya intervensi terhadap indepedensi kepolisian dalam penanganan kasus atau pembinaan SDM dan kurangnya pengaduan terhadap perilaku negative anggota Polri. Upaya yang dilakukan berupa upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan).

Disarankan kepada masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan pengaduan terhadap perilaku negatif anggota Polri dan terhadap pelaku tindak pidana pemeriksaan kendaraan secara tidak resmi dikenakan sanksi yang berat agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.