Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum harus ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan salah satunya di LPKS. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu kurangnya anggaran untuk LPKS, kurangya jumlah tenaga pengasuh menjadi kendala dalam program pembinaan oleh LPKS.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan efektifitas pelaksanaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, untuk menjelaskan kendala dalam pelaksanaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian lapangan (field research) dengan cara mewawancarai (interview) informan dan responden guna untuk menjelaskan sesuatu yang berkenaan dengan pembahasan yang dibahas. Penelitian kepustakaan (library Research) dengan cara mempelajari literatur perundang- undangan serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

Hasil penelitian bahwa pembinaan oleh LPKS sudah sesuai dengan ketentuan, namun pembinaannya masih ada kekurangan, seperti kurangnya anggaran, fasilitas sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga pengasuh. Kendala pembinaan anak di LPKS, kurangnya dana, sarana dan prasarana belum memadai, kurangnya tenaga pengasuh. Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, menambah pekerja sosial yang kompeten di bidangnya serta menambah tenaga pengasuh.

Disarankan kepada Pemerintah khususnya Kementrian Sosial untuk menambah fasilitas di LPKS seluruh wilayah Republik Indonesia pada umumnya dan khususnya di LPKS Banda Aceh, sehingga pembinaan dapat berjalan dengan optimal dan anak dapat berintegrasi kembali di dalam lingkungan masyarakat.