Ketentuan mengenai penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana yaitu, “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa yang behak menjadi penyidik adalah, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Namun kenyataan nya, masih ditemukan hambatan dalam penyidikan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, hambatan penyidikan terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua dan upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatsi hambatan dalam tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua.

Data dalam penulisan ini diperoleh melalui dari penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polri diketahui bahwa tindak pidana penadahan tidak terlepas kaitannya dengan tindak pidana pencurian, karena tindak pidana penadahan bermula dari pencurian. Hambatan penyidikan dalam tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua ialah: harga jual kendaraan yang lebih murah, penjualan dilakukan jauh dari lokasi kejadian, kurang nya sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya tindak pidana penadahan. Upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi hambatan dalam tindak pidana pendahan kendaraan bermotor roda dua adalah mengurangi angka pencurian kendaraan bermotor, dan meningkatkan pengawasan serta kerja sama antar kepolisian sektor tentang penadahan kendaraan bermotor hasil curian.

Disarankan agar pelaksanaan penyidikan dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yang mengarah terhadap upaya-upaya preventif dan represif seperti melakukan razia rutin dan sosialisasi kepada masyarakat.