Berdasarkan Pasal 288 Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala merupakan pelanggaran. Namun kenyataannya masih ditemukan beberapa kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh oknum anggota TNI dan Hakim di Pengadilan Militer I 01 Banda Aceh. Pelanggar sering diberikan sanksi pidana denda bukan pidana kurungan, dimana nominal dari sanksi denda yang dijatuhkan jumlahnya relatif ringan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab sehingga terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota TNI, dasar pertimbangan hakim memberikan hukuman pidana denda terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran lalu lintas, dan upaya penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota TNI di Banda Aceh.

Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab sehingga terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Anggota TNI adalah minimnya pengetahuan mengenai peraturan, marka dan rambu lalu lintas, tidak memilik mental yang baik, kendaraan yang digunakan sudah tidak layak atau melebihi ketentuan standar, tidak taat aturan, kurang disiplin dalam berlalu lintas, serta bisa “damai” ketika ditilang. Dasar pertimbangan Hakim memberikan hukuman pidana denda terhadap Anggota TNI yang melakukan pelanggaran lalu lintas jenis pelanggaran yang dilakukan atau jenis pasal yang dilanggar, jumlah pasal yang dilanggar, status sosial/ekonomi, patuh akan hukum, keterangan terdakwa dalam persidangan. Upaya penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Anggota TNI di Banda Aceh adalah secara preventif dan refresif yaitu dengan memberikan penyuluhan hukum oleh instansi dinas hukum TNI, pelaksanaan patroli, dan memberi sanksi tilang dan denda.

Disarankan kepada oknum TNI agar tidak melakukan pelanggaran dalam berlalulintas karena akan membahayakan pengguna jalan lainnya dan merusak citra TNI sebagai penegak hukum. Disarankan kepada pengadilan militer agar memberikan denda kepada oknum TNI yang melanggar lalu lintas lebih berat dari denda yang diberika kepada masyarakat biasa karena oknum TNI merupakan contoh bagi masyarakat sehingga harus berperilaku taat hukum. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat memperbaiki jalan.