Menurut Pasal 281 ke-1 KUHP “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan diancam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp. 4500.00 (Empat ribu lima ratus rupiah)”. Pada kasus yang sama jika korbannya seorang anak dibawah umur maka akan diterapkan Undang-undang Perlindungan Anak. Khusus untuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata, dan penurunan pangkat. Meskipun telah diancam dengan hukuman yang sangat berat, namun perbuatan tersebut masih terjadi dilingkungan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya perbuatan melanggar kesusilaan oleh anggota TNI, penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melalukan perbuatan melanggar kesusilaan, dan untuk menjelaskan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana perbuatan melanggar kesusilaan oleh anggota TNI.

Data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah data sekunder dan data primer, data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan serta pendapat para sarjana yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, sedangkan data primer diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan dengan cara mewawancarain responden dan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan anggota TNI melakukan tindak pidana perbuatan melanggar kesusilaan adalah faktor suka sama suka, faktor keimanan, faktor pergaulan, dan faktor lingkungan sosial, sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut adalah pidana penjara dan juga diberikan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif, berupa penyuluhan hukum yang dilakukan oleh instansi hukum KODAM, pembinaan dari komandan satuan, bimbingan mental dari dinas, dan ajaran agama/rohani.

Disarankan agar dapat menanamkan nilai-nilai moral dan norma-norma yang baik (preemtif), juga dilakukan upaya agar menghilangkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana asusila, kemudian dengan melakukan upaya penegakan hukum sesuai dengan apa yang telah diperbuat, agar memberikan efek jera.