Pasal 87 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menegaskan bahwa orang perseorangan yang dengan sengaja membeli, menjual, hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Namun, dalam prakteknya, perbuatan tersebut masih saja terjadi meskipun telah diancam dengan hukuman yang sangat berat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya perdagangan kayu hasil pembalakan liar oleh anggota TNI, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang memperdagangkan kayu hasil pembalakan liar dan untuk mengetahui kendala dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar oleh anggota TNI.

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, teori-teori dan pendapat para sarjana yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perdagangan kayu hasil pembalakan liar oleh anggota TNI yaitu faktor kekuasaan, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor lemahnya pengawasan dan faktor adanya kesempatan. Pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang memperdagangkan kayu hasil pembalakan liar yaitu menjalani pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari dengan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah). Kendala dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar oleh anggota TNI yaitu karena lemahnya koordinasi penegak hukum, pelaku utama yang sulit dijangkau oleh hukum, kurangnya sarana prasarana dan keterbatasan dana operasional. Upaya dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan kayu hasil pembalakan liar yang dilakukan oleh anggota TNI yaitu secara preventif untuk mencegah tindak pidana dan represif sebagai upaya pemidanaan terhadap pelaku.

Kepada Panglima Kodam Iskandar Muda disarankan agar meningkatkan kesejahteraan anggota TNI, mengupayakan kenaikan pangkat dan meningkatkan penyuluhan hukum internal. Kepada hakim agar memberikan hukuman yang lebih berat kepada tersangka serta bagi anggota TNI agar menjunjung tinggi disiplin.