Ketentuan mengenai sanksi pidana penadahan diatur Pasal 481 ayat (1) KUHP yaitu barang siapa menjadi kebiasaan untuk dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari kejahatan diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Meskipun acaman tersebut tergolong berat, namum kejahatan penadahan masih marak terjadi khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman yang relatif ringan bagi pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, dan hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah faktor keimanan, faktor ekonomi, faktor pendidikan/keluarga, faktor lingkungan, faktor perkembangan teknologi dan budaya. Pertimbangan Hakim dalam memberikan hukuman yang relatif ringan terhadap pelaku adalah terdakwa mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum atau residivis, sopan dalam persidangan, adanya sikap terus terang dalam persidangan, adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya, tidak mendapatkan keuntungan dari penadahan, nilai atau harga benda yang menjadi objek pencurian tidak terlalu tinggi. Hambatan- hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor adalah vonis yang terlalu ringan, kurang koordinasi antara masyarakat dengan aparat penegak hukum dan kurangnya kewaspadaan dan kehati-hatian masyarakat. Sedangkan upaya yang dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif.

Kepada majelis hakim disarankan agar dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dengan vonis yang lebih berat agar dapat menimbulkan efek jera, sehingga dapat meminimalisir kejahatan penadahan yang terjadi di masyarakat. Diharapkan aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan secara intensif mengadakan sosialisasi masyarakat-masyarakat awam khususnya tentang tindak pidana penadahan yang terjadi di Banda Aceh.