Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa “Setiap pelaku usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Namun meskipun sudah diancam dengan pidana yang sangat berat akan tetapi dalam praktiknya perbuatan tersebut masih terjadi di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Banda Aceh.

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa indonesia, untuk menjelaskan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa indonesia, dan untuk menjelaskan hambatan dan upaya penanggulangan tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (library research) untuk memperoleh data skunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus- kasus yang ada, dan penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh data Primer dengan mewawancarai responden dan informan, dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang berkenaan langsung dengan tujuan penelitian yang dilakukan dengan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Faktor terjadinya tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia adalah karena barangnya yang murah, masyarakat yang kadang-kadang tidak memeriksa barang pada saat membeli, lemahnya penegakan hukum, kurangnnya sosialisasi peraturan mengenai undang- undang No 7 tahun 2014 tentang perdagangan, dan adanya kesempatan. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia yaitu berupa pidana penjara penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Hambatan dalam menangulangi tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia adalah Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI, Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar, Masih terbatasnya Budaya Mutu di kalangan masyarakat Indonesia, Masih terbatasnya ketersediaan aturan dan regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk medukung pelaksanaan kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian yang optimal, dan Masih terbatasnya dalam hal anggaran, sumber daya manusia, organisasi, serta sarana dan prasarana. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana memperdagangkan barang tidak berlebel berbahasa Indonesia yaitu melakukan razia terhadap tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa indonesia, mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan penegakan hukum secara tegas.

Disarankan kepada Hakim agar dalam penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia lebih tegas dan berat sehingga pelaku dapat merasakan efek jera, serta mensosialisasikan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan peraturan-peraturan terkait lainnya