Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyebutkan, bahwa adanya hak-hak tersangka pada tahap penyidikan, meskipun demikian peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tata cara penanganan perkara dalam hal pemenuhan hak-hak tersangka selama dalam proses penyidikan masih ditemukan adanya pemenuhan hak tersangka yang belum terpenuhi secara maksimal pada saat proses penyidikan di Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh sejumlah 4 kasus.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pemenuhan hak tersangka dalam penyidikan Jarimah Ikhtilath di Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, kendala-kendala dalam pemenuhan hak tersangka dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan pemenuhan hak tersangka pada saat penyidikan.

Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemenuhan hak tersangka dalam penyidikan Jarimah Ikhtilath di Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh secara umum penerapannya sudah terpenuhi tetapi ada yang tidak terpenuhi secara maksimal, diperiksa segera oleh penyidik dan didampingi oleh penasehat hukum, diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti, menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarganya, kendala-kendala dalam pemenuhan hak tersangka adalah kurangnya pemahaman hukum tersangka pada saat proses penyidikan, pelaku tidak kooperatif pada saat penyidikan, sulitnya proses pembuktian dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan pemenuhan hak tersangka pada saat penyidikan adalah memberikan penyuluhan hukum, memberi sanksi kepada pelaku yang tidak kooperatif.

Disarankan kepada Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk lebih maksimal dalam memenuhi semua hak-haknya tersangka, perlu adanya kerja sama antara Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dengan pihak Kejaksaan dan juga Lembaga Bantuan Hukum untuk memenuhi hak-haknya tersangka dan kepada pelaku untuk kooperatif dalam hal menjalani status sebagai tersangka untuk terpenuhi haknya sebagai tersangka.