Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang
Perkebunan menyatakan, pengawasan dilakukan untuk menjamin penegakan hukum
dan terselenggaraanya usaha perkebunan, Akan tetapi kenyataan yang terjadi
lapangan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nagan
Raya sehingga masih banyak terjadinya penyelewengan dan pelanggaran perizinan
hak guna usaha dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten
Nagan Raya.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pengawasan yang dilakukan
oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap Izin Hak Guna Usaha. Hambatan
yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam pengawasan Izin Hak
Guna Usaha. Upaya penegakan hukum oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya
terhadap Perizinan Hak Guna Usaha.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang
sering disebut penelitian lapangan dan menelaah teori,konsep, asas-asas hukum serta
peraturan perudang-undangan yang berhubungkan dengan penelitian ini.
Pengawasan perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan
Raya belum berjalan optimal, pengawasan tidak menyeluruh kesetiap
perusahaan.masih ada pelanggaran dan penyimpangan perizinan hak guna usaha
dalam perkebunan dikarenakan kelemahan pengawasan pemerintah. Hambatan yang
dialami pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam pengawasan hak guna usaha,
Sumber daya manusia juga dapat mempengaruhi dalam pengawasan yang dilakukan
jumlah petugas yang mendukung dalam melakukan tindakan pengawasan dan faktor
dana dapat mempengaruhi dalam keberhasilan pengawasan yang dilakukan. Upaya
penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide kepastian hukum,
kemanfaatan dan keadilan menjadi kenyataan dalam suatu negara hukum,
pengawasan terhadap tindakan pemerintahan dimaksudkan agar pemerintah dalam
menjalankan aktivitas pengawasannya sesuai dengan norma-norma hukum yang
ditetapkan pemerintah.
Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Dinas Kehutanan
Dan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya dalam pengawasan meningkatkan
pengawasan secara langsung kelapangan agar terlaksananya tujuan yang diinginkan
dapat tercapai dan dalam melaksanakan pengawasan dapat berjalan dengan efektif
sehingga tidak adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan