Pasal 1 angka 20 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara
Jinayat, menjelaskan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam
hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang
terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan
penyidikan terhadap pelaku tindak pidana jarimah pemerkosaan secara bersama-sama di
wilayah hukum Kabupaten Nagan Raya masih ditemukan hambatannya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan
terhadap pelaku jarimah pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama, hambatan
dalam penyidikan terhadap pelaku jarimah pemerkosaan yang dilakukan secara
bersama-sama, dan upaya dalam mengatasi hambatan penyidikan terhadap pelaku
jarimah pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama.
Metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan melalui penelitian
kepustakaan (library reserch) untuk memperoleh data skunder yaitu dengan cara
mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan, dan penelitian
lapangan (field reserch) untuk memperoleh data Primer dengan mewawancarai
responden dan informan guna untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang
diteliti.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap
pelaku jarimah pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama, telah dilaksanakan
sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum
Acara Jinayat. Hambatan pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku jarimah pemerkosaan
yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu pihak korban atau keluarganya yang
memgetahui suatu perkara tersebut telat melapor ke pihak berwajib, sulitnyan saksi
yang melihatnya, pelaku kadang-kadang disembunyikan oleh keluarganya, pelaku lebih
dari 1 (satu) orang, masih kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang ada
baru 1 (satu) orang, dan sulitnya mendapatkan pengakuan dari pelaku yakni pelaku
tidak berkata jujur sehingga proses penyidikan menjadi terlambat. Upaya dalam
mengatasi penyidikan terhadap pelaku jarimah pemerkosaan yang dilakukan secara
bersama-sama, yaitu mencatat saksi, korban di visum, penyidik ppns berkoordinasi
dengan penyidik polri, dan pemerintah daerah terus meningkatkan sumber daya
penyidik PPNS.
Disarankan kepada pemerintah khususnya melalui instansi terkait yakni
Kepolisian, Dinas Syariat Islam untuk melaksanakan penyuluhan hukum kepada
Masyarakat., dan diharapkan kepada penyidik Polri dan penyidik PPNS (WH) untuk
terus berkoordinasi dalam penegakan hukum dan memberikan perlindungan kepada
korban supaya memudahkan penyidikan.