Berdasarkan pasal 1 angka 6 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bapas menjadi salah satu unsur penting dalam
proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan Anak dan
mengedepankan upaya untuk menghindarkan Anak dari proses peradilan melalui
restorative justice. Namun kenyataannya tidak semua kasus anak yang berhadapan
dengan hukum mengupayakan menerapkan restorative justice.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan restorative
justice pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum, pemenuhan hak anak
dalam penerapan restorative justice pada perkara anak yang berkonflik dengan
hukum, hambatan dan upaya balai pemasyarakatan dalam penerapan restorative
justice pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum.
Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan
kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang bersifat yuridis
empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan guna
memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan dengan mewawancarai
responden dan informan untuk memperoleh data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice pada
perkara anak yang berkonflik dengan hukum belum sesuai karena orang tua sering
tidak mau mengikuti musyawah yang diadakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas
II Banda Aceh. Pemenuhan hak anak dalam penerapan restorative justice pada
perkara anak yang berkonflik dengan hukum adalah prinsip penyelesaian yang
adil, perlindungan yang setara, hak-hak korban, praduga tak bersalah, hak bantuan
konsultasi atau penasihat hukum. Hambatan dan upaya balai pemasyarakatan
dalam penerapan restorative justice pada perkara anak yang berkonflik dengan
hukum adalah Aturan Hukum, Koordinasi, Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana
dan Prasarana, Wilayah Kerja yang Luas, Keluarga Klien, Keterbatasan Alokasi
Anggaran atau Dana. Upayanya adalah menambah SDM dan meningkatkan
sarana dan prasarana.
Disarankan kepada orangtua, korban, Pembimbing Kemasyarakatan agar
dapat melakukan musyawarah dengan pertimbangan yang matang agar anak yang
berhadapan dengan hukum mendapatkan keadilan. Disarankan kepada Bapas,
penyidik, dan pihak-pihak terkait untuk menuhi hak-hak anak dalam penerapan
restorative justice pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Disarankan
kepada pemerintah untuk membuat Posko Bapas di setiap kecamatan untuk
memudahkan pelaksanaan restorative justice pada perkara anak yang berkonflik
dengan hukum.