Pasal 59 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak diatur bahwa anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis berhak mendapatkan
perlindungan khusus. Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor
75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi diantaranya hak
mendapatkan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, jaminan keselamatan, baik fisik
maupun mental, dan kemudahan dalam mendapatkan informasi. Namun dalam
kenyataannya banyak hak tersebut belum diperoleh oleh anak.
Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan aturan hukum tentang pemenuhan
hak anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan dan faktor-faktor penyebab
tidak terpenuhinya hak seorang anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan.
Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Dalam
penelitian ini data diperoleh melalui metode penelitian kepustakaan dan penelitian
lapangan. Penelitian kepustakaan (library research) dilakukan untuk mengolah data
sekunder yaitu dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori dan
jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini, dan penelitian lapangan
(field research) untuk mengolah data primer dengan cara mewawancarai para responden
dan informan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi secara langsung.
Hasil Penelitian menunjukan bahwa pemenuhan hak anak sebagai korban
tindak pidana penganiayaan berupa rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, jaminan
keselamataan, baik fisik, mental maupun sosial dan kemudahan dalam mendapatkan
informasi. Namun dalam kenyataannya tidak semua bisa diakses oleh korban
penganiayaan. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak adalah
Aparat Penegak Hukum Diskriminatif, Fasilitas yang belum memadai, dan Masyarakat
tidak suportif.
Disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan tentang sejauh mana pemenuhan
hak anak korban penganiayaan tersebut dilakukan oleh semua instansi, baik anak korban
penganiayaan yang diperiksa dipengadilan maupun diluar proses pengadilan. Disarankan
kepada aparat penegak hukum harus betul-betul memperhatikan hak-hak anak yang
menjadi korban tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang