Pasal 368 ayat (1) KUHP berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa
seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang
sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain,
atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena
pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Selain itu dapat
dikenakan sanksi kode etik yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Nomor 19 Tahun 2012. Namun walaupun dapat dikenakan sanksi yang relatif berat,
ternyata masih juga terdapat Oknum Kepolisian Daerah Aceh yang melakukan
tindak pidana pemerasan diwilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak
pidana pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian. Untuk menjelaskan
modus operandi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian.
Untuk menjelaskan penanggulangan terhadap hambatan tindak pidana pemerasan
yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian.
Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang
dilakukan pendekatan melalui penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan
(library research). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer
melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan
dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku,
literatur dan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak
pidana dan pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian yaitu faktor
ekonomi, lingkungan, kurangnya kesejahteraan Oknum polri, rendahnya
kedisiplinan Oknum polri dan keimanan. Modus operandi tindak pidana pemerasan
yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian bahwa pada saat polisi menangkap orang
pada saat melakukan kejahatan atau pelanggaran diminta uangnya, dengan jangka
waktu yang ditentukan. Penanggulangan terhadap hambatan tindak pidana
pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian yaitu meliputi upaya pre-emtif,
upaya preventif dan upaya represif Oknum
Disarankan kepada Pimpinan Satuan selaku Atasan yang berhak
menghukum atau yang selanjutnya disebut Ankum meningkatkan atensi terhadap
pelaksanaan penegakan hukum disiplin anggotanya, supaya ada kesinambungan
antara peraturan dan pelaksanaanya dan hukum yang diterapkan untuk anggota
polri dilakukan secara transparan dan akuntabel. Disarankan kepada pelaku selaku
Oknum Kepolisian Daerah Aceh untuk meningkatkan kedisiplinan, kesadaran dan
kepatuhan.