Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana
Perdagangan Orang selanjutnya disingkat UU TPPO dijelaskan bahwa “setiap orang
yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,
atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi
rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh
persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan
mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00”
Namun, pada kenyataannya Tindak Pidana Perdagangan Orang masih terjadi sementara
penegak hukum terhadap TPPO di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh masih kurang.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, hambatan dalam
penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dan upaya aparat penegak hukum
dalam mengatasi hambatan terhadap tindak pidana perdagangan orang.
Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian (library research)
mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang
berhubungan dengan penelitian ini, dan penelitian lapangan (field reserch) untuk
memperoleh data Primer dengan cara wawancara yang terstruktur terhadap para
responden dan informan yang berhubungan dengan penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
sanksi pidana terhadap pelaku TPPO pada putusan nomor 337/Pid.Sus/2020/PN-Bna
adalah berdasarkan pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan dari
terdakwa, hambatan dalam penegakan hukum TPPO adalah kurangnya tenaga penyidik
kepolisian yang memahami TPPO, sulitnya melacak pelaku TPPO di Kota Banda Aceh,
serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai TPPO, dan upaya aparat penegak
hukum dalam mengatasi hambatan TPPO adalah kepolisian Polda Aceh bekerja sama
dengan instansi-instansi terkait dalam melakukan pencegahan dan penindakan TPPO,
dan Polda Aceh melakukan pelatihan kepada penyidik tentang TPPO.
Saran dari penulis, Hakim dengan kebebasannya, memegang peran yang sangat
penting dalam menjatuhkan hukuman, khususnya tindak pidana perdagangan orang.
Seharusnya hakim berusaha untuk meningkatkan diri, menambah pengalaman dan
menajamkan analisis untuk dapat menentukan faktor rasional yang dijadikan dasar
pertimbangan putusannya, sehingga mencapai putusan yang memiliki rasa keadilan.
dan diharapkan Mabes Polri untuk dapat membentuk Satgas TPPO di tingkat daerah.